UU Satu Data Indonesia Disahkan, Mengapa Kualitas Data Kini Menentukan Kebijakan hingga Pelayanan Warga?

  • Oct 07, 2026
  • Renza Agastha Merdeka
  • Teknologi dan Inovasi, Opini dan Editorial, Pemerintahan, Infrastruktur, Pelayanan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pengesahan tersebut menandai babak baru dalam tata kelola data pemerintah Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas menyebut regulasi ini memperkuat landasan hukum penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang sebelumnya bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi baru diarahkan untuk membangun ekosistem data nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan dapat saling terhubung.

RUU SDI yang merupakan inisiatif DPR tersebut akhirnya terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan intensif pada 23, 24, 28, 29, 30 September, serta 1 dan 5 Oktober 2026. Pemerintah menyampaikan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) batang tubuh dan 829 DIM penjelasan dalam proses pembahasan. DPR juga menyatakan pembahasan dilakukan dengan membuka ruang terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Pengesahan ini penting bukan semata karena Indonesia memiliki undang-undang baru tentang data. Substansi yang lebih besar adalah perubahan cara negara menempatkan data dalam proses pemerintahan.

Data menjadi salah satu fondasi untuk merencanakan pembangunan, menyusun kebijakan fiskal dan anggaran, menyalurkan bantuan sosial, memberikan pelayanan publik, hingga menentukan berbagai kebijakan strategis nasional. Karena itu, ketika kualitas data berubah, kualitas keputusan negara juga berpotensi ikut berubah.

Satu Data bukan berarti semua data berada di satu tempat

Istilah “Satu Data Indonesia” cukup mudah disalahpahami. Masyarakat mungkin membayangkan seluruh data kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa akan dipindahkan ke satu pusat penyimpanan.

Bukan itu konsepnya.

DPR menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia menekankan keseragaman standar sehingga data yang berasal dari berbagai produsen data dapat saling terhubung dan digunakan secara konsisten. Interoperabilitas dilakukan melalui standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional. Basis data tidak harus dipindahkan secara fisik ke satu tempat, dan kepemilikan maupun tanggung jawab pengelolaan data tetap berada pada produsen data sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, gagasan “satu data” lebih tepat dipahami sebagai satu standar dan satu rujukan yang dapat digunakan bersama, bukan satu gudang tempat semua data pemerintah dikumpulkan.

Penjelasan ini penting karena justru di sinilah inti persoalan yang hendak diselesaikan berada. Pemerintah terdiri atas banyak lembaga, masing-masing menghasilkan dan mengelola data untuk kebutuhan berbeda. Tanpa standar dan hubungan antarsistem yang baik, satu persoalan bisa dibaca melalui beberapa angka atau basis data yang berbeda.

Ketua Panja RUU SDI Sturman Panjaitan menyebut tujuan tersebut secara sederhana: penerapan Satu Data Indonesia diharapkan mengurangi perbedaan data antar-kementerian dan lembaga sehingga pemerintah tidak lagi menggunakan data yang berbeda ketika melihat persoalan yang sama.

Ketika data salah, dampaknya bukan hanya salah angka

Di sinilah persoalan data menjadi persoalan publik.

Kesalahan data mungkin terlihat seperti persoalan administratif. Namun ketika data digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan, dampaknya dapat langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Data yang tidak mutakhir dapat menyebabkan seseorang tidak lagi sesuai dengan kondisi yang tercatat dalam sistem. Data yang tidak sinkron dapat membuat dua instansi memiliki gambaran berbeda terhadap orang atau wilayah yang sama. Data yang tidak akurat juga dapat memengaruhi penentuan sasaran program dan penggunaan anggaran.

Dalam penjelasannya pada rapat paripurna, Sturman Panjaitan menyatakan bahwa kesalahan data dapat berdampak pada bantuan yang salah sasaran, program yang tumpang tindih, dan anggaran yang tidak tepat guna. Ia merangkumnya dengan pernyataan bahwa ketika data keliru, persoalannya bukan hanya angka, tetapi juga keadilan.

Pernyataan tersebut layak dibaca lebih jauh.

Apabila seseorang tidak menerima bantuan karena datanya tidak sesuai dengan kondisi nyata, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Ada hak atau kesempatan yang mungkin ikut terpengaruh.

Begitu pula ketika suatu wilayah tidak menjadi prioritas pembangunan karena kondisi wilayah tersebut tidak tercermin dalam data. Yang bermasalah bukan hanya tabel statistik, tetapi kemungkinan adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terlihat dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, kualitas data pada akhirnya memiliki hubungan dengan kualitas keadilan dalam pelayanan publik.

Data Dasar Nasional menjadi salah satu fondasi kebijakan

Salah satu substansi penting yang diatur adalah Data Dasar Nasional atau DDN.

DPR menjelaskan bahwa DDN dikuasai negara dan menjadi rujukan utama untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta berbagai kebutuhan strategis nasional lainnya. Data tersebut juga diklasifikasikan menjadi data terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran DDN menunjukkan bahwa data semakin ditempatkan sebagai infrastruktur kebijakan.

Artinya, sebelum pemerintah membangun jalan, menyusun program sosial, mengalokasikan anggaran, atau menetapkan prioritas pembangunan, data harus mampu memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kondisi masyarakat dan wilayah.

Namun ada konsekuensi yang tidak boleh diabaikan.

Semakin besar ketergantungan kebijakan terhadap data, semakin besar pula dampak kesalahan data tersebut.

Karena itu, keberadaan DDN tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya menyediakan “data yang banyak”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut diverifikasi, diperbarui, memiliki sumber yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat akan merasakan dampaknya meski tidak melihat sistemnya

Kebanyakan warga mungkin tidak pernah membuka sistem Satu Data Indonesia.

Namun masyarakat tetap akan berhadapan dengan dampaknya melalui layanan pemerintah.

Ketika seseorang menerima bantuan sosial, ketika pemerintah menentukan prioritas pembangunan suatu wilayah, ketika program perlindungan sosial disusun, ketika kebutuhan masyarakat dipetakan, atau ketika anggaran dialokasikan, terdapat data yang menjadi dasar di belakang proses tersebut.

Karena itu, masyarakat mungkin tidak melihat “Satu Data Indonesia” secara langsung, tetapi dapat merasakan apakah sistem tersebut bekerja atau tidak.

Keberhasilan integrasi data seharusnya tercermin dalam pelayanan yang lebih mudah, kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkurangnya data yang saling bertentangan, serta semakin cepatnya pemerintah mengetahui perubahan kondisi masyarakat.

Bappenas menempatkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan interoperabel sebagai salah satu tujuan penting agar program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan perlindungan masyarakat, semakin tepat sasaran.

Tetapi satu hal harus digarisbawahi: undang-undang tidak otomatis membuat data menjadi benar.

Undang-undang dapat memberikan standar dan mekanisme. Namun data tetap dihasilkan oleh manusia, diperbarui oleh aparatur, diverifikasi melalui proses administrasi, dan digunakan oleh institusi yang memiliki kewenangan.

Karena itu, kualitas manusia dan tata kelola sama pentingnya dengan teknologi.

Desa menjadi bagian penting dari rantai data nasional

Satu aspek yang patut mendapat perhatian masyarakat desa adalah adanya pembagian kewenangan pengelolaan data sampai tingkat pemerintah desa dan kelurahan.

Dalam pembahasan RUU SDI, DPR menyebut pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa atau kelurahan memperoleh pembagian kewenangan dalam memproduksi dan mengelola data. Bahkan terdapat pengaturan mengenai musyawarah Data Desa/Kelurahan sebagai forum partisipatif untuk menyepakati Data Desa.

Posisi ini cukup strategis.

Data yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sering kali justru berada di tingkat desa. Desa mengetahui perubahan penduduk, kondisi sosial, kelompok rentan, potensi ekonomi, kebutuhan pembangunan, kondisi lingkungan, dan berbagai persoalan lokal yang mungkin tidak langsung terlihat dari data tingkat nasional.

Artinya, kualitas data nasional pada akhirnya juga sangat bergantung pada kualitas data yang diproduksi di daerah dan desa.

Ini membawa perubahan cara pandang terhadap administrasi desa.

Data desa tidak lagi cukup dipandang sebagai kumpulan dokumen untuk memenuhi kebutuhan laporan. Data menjadi bagian dari infrastruktur pengambilan keputusan.

Karena itu, desa membutuhkan budaya kerja yang memastikan setiap data memiliki sumber yang jelas, diperbarui secara berkala, diverifikasi, dilindungi, dan digunakan sesuai tujuan.

Digitalisasi juga tidak boleh sekadar berarti memindahkan formulir kertas ke aplikasi. Tujuan akhirnya harus berupa administrasi yang lebih tertib, pekerjaan yang lebih efisien, dan informasi yang lebih berguna bagi masyarakat.

Semakin terhubung, semakin besar tanggung jawab keamanannya

Integrasi data membawa manfaat, tetapi juga memperbesar tanggung jawab.

UU Satu Data Indonesia mengatur keamanan data, pengendalian akses, standar keamanan, infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, audit keamanan, dan audit kedaulatan data. Pengaturan tersebut juga mencakup kewajiban pelaporan insiden tertentu paling lama 1 x 24 jam.

Hal ini menjadi penting karena data pemerintah dapat berisi informasi yang sensitif.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur antara lain hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan pidana.

Karena itu, “data terintegrasi” tidak boleh diterjemahkan menjadi “data bebas diakses siapa saja”.

Justru semakin terhubung sebuah sistem, semakin penting siapa yang boleh mengakses, untuk tujuan apa, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana seluruh akses tersebut diawasi.

Pelindungan data pribadi bukan penghambat Satu Data Indonesia. Sebaliknya, pelindungan menjadi salah satu syarat agar integrasi data mendapatkan kepercayaan masyarakat.

AI membuka peluang, tetapi juga menambah tanggung jawab

UU Satu Data Indonesia juga mengatur pemanfaatan teknologi digital, termasuk blockchain dan kecerdasan artifisial atau AI.

DPR menyebut pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan kedaulatan data, keterlacakan, keamanan, dan pengawasan manusia.

Peluangnya besar.

Data pemerintah yang lebih terstruktur dapat digunakan untuk membantu menganalisis persoalan, membaca pola, melakukan pemetaan, mendukung perencanaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Namun AI tidak boleh dipahami sebagai mesin yang otomatis menghasilkan keputusan yang benar.

Apabila data yang digunakan tidak akurat, bias, atau tidak mewakili kondisi masyarakat secara utuh, AI dapat memperbesar persoalan tersebut.

Karena itu, pengawasan manusia menjadi penting, terutama ketika teknologi digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap hak, pelayanan, atau kepentingan masyarakat.

Teknologi seharusnya memperkuat kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, bukan menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab manusia.

Masyarakat bukan sekadar objek pendataan

Dua laporan DPR yang diterbitkan pada 6 dan 7 Oktober 2026 memberikan penekanan yang menarik mengenai posisi masyarakat.

Dalam laporan setelah pengesahan, Sturman menyebut masyarakat memperoleh ruang untuk memberikan masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, melakukan pengawasan partisipatif, serta memberikan kontribusi data secara sukarela.

Sebelumnya, dalam laporan mengenai proses pembahasan, DPR juga menyatakan pembahasan RUU dilakukan dengan membuka ruang masukan dari berbagai unsur masyarakat. Sturman mengapresiasi keterlibatan Panja, pemerintah, tenaga ahli, masyarakat, wartawan, dan narasumber yang memberikan masukan dalam proses pembahasan.

Ini penting karena tata kelola data yang sehat tidak dapat hanya dibangun dari atas.

Masyarakat yang datanya dikumpulkan harus memiliki ruang untuk mengetahui, mengoreksi, mempertanyakan, dan melaporkan ketika terjadi persoalan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi “objek data”, tetapi juga bagian dari ekosistem pengawasan.

Dalam perspektif kewarganegaraan, hal ini membawa pesan penting: warga tidak hanya memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, tetapi juga memiliki kepentingan untuk memastikan informasi mengenai dirinya digunakan secara bertanggung jawab.

Jangan sampai “satu data” berubah menjadi “lebih banyak aplikasi”

Tantangan besar lainnya adalah implementasi.

Kemkomdigi menyatakan akan mendukung interoperabilitas dan infrastruktur digital agar sistem data antarkementerian dan lembaga dapat terhubung sesuai tata kelola yang ditetapkan. Kementerian juga menegaskan bahwa penyelenggaraan SDI melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan peran masing-masing.

Di sinilah keberhasilan reformasi data akan diuji.

Indonesia tidak kekurangan aplikasi. Yang sering menjadi persoalan justru bagaimana aplikasi tersebut saling berhubungan, menggunakan standar yang kompatibel, dan tidak membuat masyarakat maupun aparatur menginput informasi yang sama berkali-kali.

Karena itu, transformasi digital yang baik bukan sekadar menambah aplikasi.

Transformasi yang baik harus mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi pengisian data berulang, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan pengawasan.

Kalau setelah adanya UU Satu Data Indonesia justru semakin banyak sistem yang berdiri sendiri, maka tujuan interoperabilitas belum sepenuhnya tercapai.

Lembaga baru bukan tujuan akhir

UU tersebut juga memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini berfungsi mengoordinasikan unsur pembina data, produsen data, dan wali data.

Pembentukan lembaga diperlukan untuk memperjelas koordinasi.

Namun publik tetap perlu mengawasi bagaimana koordinasi itu diterjemahkan dalam praktik.

Jangan sampai pembentukan kelembagaan baru justru menambah jenjang birokrasi, sementara persoalan lama seperti ego sektoral, perbedaan standar, data yang tidak diperbarui, dan sistem yang tidak saling terhubung tetap terjadi.

Keberhasilan Satu Data Indonesia bukan ditentukan oleh banyaknya lembaga yang dibentuk.

Keberhasilan justru terlihat ketika antarlembaga mampu bekerja dengan data yang konsisten tanpa kehilangan kejelasan tanggung jawab.

Dari kebijakan berbasis data menuju negara yang lebih bertanggung jawab

Pada akhirnya, UU Satu Data Indonesia menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada teknologi.

Ia menyentuh bagaimana negara mengetahui keadaan rakyatnya.

Sebuah pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang tepat apabila tidak mempunyai gambaran yang cukup akurat tentang masyarakat yang dilayaninya.

Pembangunan membutuhkan data untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan intervensi. Bantuan sosial membutuhkan data untuk menentukan sasaran. Anggaran membutuhkan data untuk menentukan prioritas. Pelayanan publik membutuhkan data agar layanan dapat diberikan secara tepat.

Namun negara berbasis data bukan berarti negara yang mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Negara berbasis data adalah negara yang mampu menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting: data apa yang dibutuhkan, dari mana asalnya, apakah benar, kapan diperbarui, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang boleh mengakses, bagaimana keamanan dijamin, dan bagaimana warga dapat memperbaiki kesalahan.

Karena itu, pengesahan UU Satu Data Indonesia pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi informasi.

Ia adalah persoalan tata kelola pemerintahan.

Ia adalah persoalan akuntabilitas.

Ia adalah persoalan keadilan.

Dan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, ia adalah persoalan apakah negara mampu melihat warganya dengan benar.

Data harus membantu negara melihat rakyat dengan lebih tepat

Pengesahan UU Satu Data Indonesia memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi integrasi tata kelola data nasional. Pemerintah dan DPR sama-sama menempatkan data sebagai fondasi kebijakan, sementara regulasi tersebut juga mengatur standardisasi, interoperabilitas, kelembagaan, keamanan, pelindungan data, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Tetapi undang-undang hanyalah awal.

Sturman sendiri menegaskan bahwa efektivitas penerapan UU akan bergantung pada komitmen aparatur dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola data secara bertanggung jawab.

Karena itu, ukuran keberhasilannya kelak bukan sekadar berapa banyak data yang tersambung atau berapa banyak sistem yang dibangun.

Ukuran yang jauh lebih sederhana adalah apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Apakah bantuan semakin tepat sasaran?

Apakah pembangunan semakin sesuai kebutuhan?

Apakah data yang salah lebih mudah diperbaiki?

Apakah masyarakat mengetahui bagaimana datanya digunakan?

Apakah data pribadi semakin aman?

Apakah pemerintah dapat mengambil keputusan dengan dasar yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin banyak mendapatkan jawaban positif, maka Satu Data Indonesia benar-benar menjalankan fungsinya.

Sebab data pada akhirnya bukan tujuan negara.

Data adalah alat agar negara dapat bekerja lebih tepat, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab bagi masyarakat.

 

Sumber:

  1. Kementerian PPN/Bappenas. (2026, 6 Oktober). Undang-Undang Satu Data Indonesia disahkan, babak baru pengelolaan data nasional. https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/undang-undang-satu-data-indonesia-disahkan-babak-baru-pengelolaan-data-nasional-N2tSL Bappenas
  2. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). UU Satu Data Indonesia disahkan, Kemkomdigi siapkan interoperabilitas dan infrastruktur digital. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10580
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 5 Oktober). Panja RUU Satu Data Indonesia sepakati 20 bab dan 141 pasal. E-Media DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/05/panja-ruu-satu-data-indonesia-sepakati-20-bab-dan-141-pasal eMedia DPR RI
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 7 Oktober). Sturman apresiasi semua pihak yang terlibat membahas UU Satu Data Indonesia. E-Media DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/sturman-apresiasi-semua-pihak-yang-terlibat-membahas-uu-satu-data-indonesia eMedia DPR RI
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 7 Oktober). DPR setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data jadi fondasi kebijakan. E-Media DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/07/dpr-setujui-ruu-satu-data-indonesia-sturman-data-jadi-fondasi-kebijakan
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). DPR sahkan UU Satu Data Indonesia, atur AI hingga pembentukan lembaga SDI. Parlementaria. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-UU-Satu-Data-Indonesia-Atur-AI-Hingga-Pembentukan-Lembaga-SDI-69820
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). DPR setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data jadi fondasi kebijakan.
  8. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Setujui-RUU-Satu-Data-Indonesia-Sturman-Data-Jadi-Fondasi-Kebijakan-69849
  9. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). Sturman apresiasi semua pihak yang terlibat membahas UU Satu Data Indonesia. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Sturman-Apresiasi-Semua-Pihak-yang-Terlibat-Membahas-UU-Satu-Data-Indonesia-69832
  10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Pembaruan data lintas instansi serta klasifikasi keamanan data jadi isu utama dalam RUU SDI. JDIH DPR RI. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/66696/t/Pembaruan%2BData%2BLintas%2BInstansi%2Bserta%2BKlasifikasi%2BKeamanan%2BData%2BJadi%2BIsu%2BUtama%2Bdalam%2BRUU%2BSDI
  11. ANTARA. (2026, 6 Oktober). DPR setujui RUU Satu Data Indonesia disahkan jadi undang-undang. https://m.antaranews.com/amp/berita/5772985/dpr-setujui-ruu-satu-data-indonesia-disahkan-jadi-undang-undang
  12. ANTARA. (2026, 6 Oktober). Disetujui DPR, ini poin-poin penting dalam RUU Satu Data Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/5773773/disetujui-dpr-ini-poin-poin-penting-dalam-ruu-satu-data-indonesia
  13. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-