UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Hak Pekerja Diperkuat, Pelaksanaan Jadi Ujian Berikutnya

  • Oct 08, 2026
  • Renza Agastha Merdeka
  • Pemerintahan, Infrastruktur, Politik, Pelayanan, Demokrasi

Pembahasan panjang mengenai pembaruan hukum ketenagakerjaan Indonesia memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting untuk membangun kembali kerangka hukum ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Aturan baru itu diarahkan untuk memperkuat hak normatif pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian hubungan kerja, pelindungan kelompok rentan, serta menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dalam pembahasan akhirnya, regulasi tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam laporan pembahasan mengatakan pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada pelindungan pekerja, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah sebagai regulator. Keseimbangan itu dipandang penting karena sistem ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja, tetapi juga keberlangsungan perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja.

Pembentukan regulasi baru ini juga tidak berdiri sendiri. DPR menyebut prosesnya merupakan bagian dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dalam putusan yang diucapkan pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan memberikan tafsir baru terhadap sejumlah norma, antara lain mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu istirahat, pengupahan, struktur dan skala upah, serta pemutusan hubungan kerja.

Dorongan pembaruan juga muncul dari persoalan bahwa pengaturan ketenagakerjaan sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Karena itu, DPR sejak awal memosisikan RUU ini sebagai upaya konsolidasi dan harmonisasi hukum agar ketentuan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami serta memberikan kepastian yang lebih jelas bagi pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Pembahasan tingkat pertama dimulai pada 14 September 2026, kemudian dilanjutkan melalui Panitia Kerja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, serta konsultasi publik dengan melibatkan pekerja, pengusaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Dari sisi substansi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut sejumlah pengaturan penting dalam undang-undang tersebut. Pelindungan mencakup kesetaraan dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier dan hubungan kerja; penguatan pelindungan bagi pencari kerja; pengaturan pemagangan; penempatan tenaga kerja; keselamatan dan kesehatan kerja; pelindungan pekerja perempuan dan penyandang disabilitas; hingga pelindungan ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja.

Salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah pengaturan pemagangan. Dalam penjelasan pemerintah mengenai substansi baru tersebut, masa pemagangan disebut dibatasi paling lama enam bulan. Peserta magang juga disebut berhak memperoleh uang saku, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta sertifikat pemagangan. Arah pengaturannya penting karena pemagangan idealnya menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan cara menggantikan pekerja tetap dengan tenaga murah.

Pelindungan bagi pencari kerja juga diperluas. Pemerintah menyebut akses terhadap informasi pasar kerja akan diperkuat, termasuk melalui penguatan pelaporan lowongan pekerjaan untuk mengurangi risiko percaloan, penipuan, dan lowongan fiktif. Pada saat yang sama, penempatan kerja diarahkan agar dilakukan secara objektif, transparan dan nondiskriminatif. Pemerintah juga menegaskan larangan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai bagian dari penguatan pelindungan dalam proses perekrutan dan hubungan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja ditempatkan sebagai bagian mendasar dari hak pekerja. Pendekatan yang didorong bukan hanya menangani kecelakaan setelah terjadi, tetapi juga mencegah risiko dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Di sisi lain, pelindungan terhadap pekerja perempuan dan penyandang disabilitas diperkuat agar kesempatan serta perlakuan dalam dunia kerja tidak berhenti pada prinsip kesetaraan di atas kertas, tetapi dapat diterapkan dalam praktik.

Perubahan dunia kerja juga menjadi perhatian. Regulasi baru diarahkan untuk merespons pola kerja yang semakin fleksibel dan perkembangan teknologi digital. Pemerintah menyebut adanya pengaturan untuk menghadapi future of work, sementara pembahasan sebelumnya di DPR juga secara khusus menyoroti kebutuhan pelindungan bagi pekerja berbasis platform atau gig workers, yang selama ini berada di antara pola hubungan kerja formal dan hubungan kemitraan.

Namun, keberadaan undang-undang baru tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ketenagakerjaan. Dunia usaha masih melihat adanya sejumlah hal yang perlu dicermati. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani pada 8 Oktober 2026 mengatakan pihaknya masih menunggu naskah final sebelum memberikan penilaian lebih jauh. Salah satu isu yang sebelumnya menjadi perhatian Apindo adalah pengaturan alih daya, di samping fleksibilitas pekerjaan dan keberlanjutan usaha.

Dari sisi pekerja, responsnya juga tidak sepenuhnya tanpa catatan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menerima pengesahan undang-undang tersebut, tetapi masih mempertanyakan sejumlah ketentuan, terutama mengenai penangguhan upah, pemagangan, dan mekanisme cadangan pesangon. KSPI juga menyatakan belum memperoleh naskah final undang-undang yang telah disahkan. Artinya, penilaian menyeluruh terhadap dampak aturan baru memang masih membutuhkan pembacaan terhadap naskah final, bukan hanya berdasarkan ringkasan atau pernyataan yang disampaikan selama proses pembahasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang seharusnya dipandang sebagai titik awal dari pekerjaan yang lebih besar. Efektivitas pelindungan akan sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diterjemahkan melalui peraturan pelaksana, pengawasan ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta kepatuhan perusahaan. Undang-undang yang baik tidak cukup hanya memiliki rumusan yang kuat; masyarakat juga membutuhkan mekanisme yang membuat hak tersebut benar-benar dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran.

Hal yang sama berlaku bagi kepastian dunia usaha. Pelindungan pekerja dan keberlanjutan perusahaan tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Hubungan kerja yang jelas, pengupahan yang layak, keselamatan kerja, kepastian aturan dan penyelesaian sengketa yang adil justru dapat menjadi dasar bagi hubungan industrial yang sehat. Sebaliknya, aturan yang tidak jelas atau penegakan yang lemah dapat merugikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan undang-undang ini berlaku secara hukum, tetapi juga memastikan substansinya dipahami dan dapat dijalankan. Pekerja membutuhkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Pemberi kerja membutuhkan kepastian mengenai standar yang harus dipenuhi. Pemerintah membutuhkan sistem pengawasan yang mampu bekerja secara efektif dan konsisten. Sementara itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah pembaruan hukum tersebut benar-benar menghasilkan hubungan kerja yang lebih adil.

Hingga 8 Oktober 2026, perkembangan yang telah terverifikasi adalah DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026. Namun, naskah final yang dapat menjadi rujukan pasal demi pasal masih dinantikan oleh sejumlah pihak, termasuk Apindo dan KSPI. Karena itu, rincian ketentuan yang beredar di ruang publik perlu dibaca secara hati-hati sampai naskah resmi dan status pengundangannya dapat diverifikasi melalui dokumentasi hukum pemerintah.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak akan diukur hanya dari jumlah bab dan pasalnya, ataupun dari cepatnya proses pengesahan. Ukurannya terletak pada hal yang lebih nyata: apakah pekerja memperoleh haknya, apakah pencari kerja mendapatkan proses yang adil, apakah kelompok rentan benar-benar terlindungi, apakah perusahaan memperoleh kepastian yang wajar, dan apakah negara mampu menegakkan aturan secara konsisten. Di titik itulah pembaruan hukum ketenagakerjaan akan benar-benar memiliki arti bagi kehidupan masyarakat.

Sumber rujukan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). RUU Pelindungan Ketenagakerjaan perkuat hak pekerja dan kepastian dunia usaha. DPR RI.
https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Pelindungan-Ketenagakerjaan-Perkuat-Hak-Pekerja-dan-Kepastian-Dunia-Usaha-69819

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). DJPP Kementerian Hukum kawal pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan RUU Satu Data Indonesia.
https://djpp.kemenkum.go.id/publikasi/indeks-berita/djpp-kementerian-hukum-kawal-pengesahan-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-dan-ruu-satu-data-indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, 31 Oktober). Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=168%2FPUU-XXI%2F2023

ANTARA. (2026, 6 Oktober). RUU Ketenagakerjaan atur 13 hal baru termasuk larangan tahan ijazah.
https://www.antaranews.com/berita/5773317/ruu-ketenagakerjaan-atur-13-hal-baru-termasuk-larangan-tahan-ijazah

ANTARA. (2026, 6 Oktober). DPR setujui RUU Ketenagakerjaan sebagai solusi atas aspirasi buruh.
https://www.antaranews.com/berita/5773686/dpr-setujui-ruu-ketenagakerjaan-sebagai-solusi-atas-aspirasi-buruh

ANTARA. (2026, 6 Oktober). KSPSI: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui jadi sejarah perjuangan.
https://www.antaranews.com/berita/5773666/kspsi-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-disetujui-jadi-sejarah-perjuangan

ANTARA. (2026, 7 Oktober). Pengamat: UU Perlindungan Ketenagakerjaan pertegas hak pekerja.
https://www.antaranews.com/berita/5775910/pengamat-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-pertegas-hak-pekerja

ANTARA. (2026, 8 Oktober). Apindo buka suara soal UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru.
https://www.antaranews.com/berita/5776461/apindo-buka-suara-soal-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-baru