Upaya Kolektif Melindungi Anak di Era Digital: Pesan Penting Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025
- Sep 08, 2025
- Renza Agastha Merdeka
- Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Teknologi dan Inovasi, Pemerintahan
Anak-anak kini tumbuh bersama dunia digital. Mereka bermain, belajar, dan berinteraksi melalui layar gawai. Namun di balik kemudahan itu, ancaman seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi data, hingga risiko adiksi mengintai. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Aturan ini menegaskan bahwa setiap layanan digital yang digunakan anak harus mengutamakan keselamatan, privasi, dan kepentingan terbaik anak.
Salah satu hal pokok dalam aturan ini adalah kewajiban penyelenggara sistem elektronik melakukan penilaian risiko terhadap produk atau fitur mereka. Risiko yang dinilai mencakup paparan konten berbahaya, keamanan data pribadi, potensi adiksi, hingga dampak psikologis dan fisiologis. Bila ditemukan risiko tinggi, layanan tersebut harus dikendalikan secara ketat. Penyelenggara wajib melaporkan hasil penilaian kepada Menteri yang kemudian memverifikasi dan menetapkan profil risiko final.
Peraturan ini juga mengatur peran orang tua atau wali. Setiap anak yang ingin mengakses layanan digital tertentu harus melalui persetujuan orang tua, terutama bila usianya masih di bawah ketentuan. Aturan bahkan membagi kelompok usia (3–5, 6–9, 10–12, 13–15, 16–<18 tahun) agar pengaturan fitur dan kontrol sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Persetujuan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan harus jelas, bukan sekadar formalitas.
Dari sisi teknis, penyelenggara diwajibkan menerapkan pengaturan privasi tinggi sebagai standar default. Data geolokasi tidak boleh diaktifkan otomatis, pemrofilan anak dilarang, dan praktik tersembunyi yang mendorong anak mengungkapkan data lebih banyak dari yang diperlukan tidak diperbolehkan. Prinsip ini mengikuti standar internasional seperti Age-Appropriate Design Code di Inggris, yang menekankan “privasi sejak awal” pada layanan digital untuk anak.
Selain pengaturan teknis, penyelenggara juga dituntut bertanggung jawab secara kelembagaan: menyusun penilaian dampak perlindungan data, menunjuk petugas khusus, menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah anak, serta melaksanakan edukasi digital kepada anak dan orang tua. Laporan edukasi ini wajib disampaikan secara rutin kepada Menteri, sehingga masyarakat bisa memastikan komitmen penyelenggara bukan sekadar teori.
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui pemantauan, verifikasi, hingga pemberian sanksi administratif. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses. Mekanisme ini memberi efek jera agar setiap penyelenggara benar-benar mematuhi aturan. Bagi masyarakat, terutama orang tua, aturan ini menjadi dasar untuk lebih berani menuntut layanan yang aman dan ramah anak.
Pada akhirnya, PP Nomor 17 Tahun 2025 menegaskan bahwa dunia digital bukan sekadar ruang bebas, melainkan juga ruang tumbuh kembang yang harus aman bagi anak. Aturan ini memberi peran penting bagi penyelenggara, pemerintah, orang tua, hingga komunitas untuk bekerja sama. Anak-anak Mojorejo, juga di seluruh Indonesia, berhak merasakan manfaat teknologi tanpa kehilangan hak dasar mereka atas perlindungan, keamanan, dan tumbuh kembang yang sehat.
Sumber:
-
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. Peraturan BPK , JDIH Komdigi
-
Online knowledge and practice of children in Indonesia: A baseline study 2023. UNICEF
-
Age-Appropriate Design Code (Children’s Code). ico.org.uk
-
RI Govt, UNICEF to boost child protection online and offline. ANTARA News
-
Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib Batasi Akses Anak. Tempo