SPPT PBB Tahun 2026 Resmi Dirilis, Bapenda Kota Batu Dorong Layanan Pajak yang Mudah
- Jan 28, 2026
- Renza Agastha Merdeka
- Teknologi dan Inovasi, Pemerintahan, Pelayanan
Kota Batu – Pemerintah Kota Batu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara resmi merilis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman visual resmi yang memuat ajakan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan PBB secara digital.
Dalam pengumuman tersebut, Bapenda Kota Batu menegaskan bahwa masyarakat kini dapat mengunduh dan mencetak e-SPPT PBB secara mandiri melalui laman resmi
https://bapenda.batukota.go.id/CekEPBB. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi pajak sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di bidang pelayanan publik.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Batu dalam mendorong digitalisasi layanan daerah, sebagaimana tercermin dalam slogan percepatan dan perluasan digitalisasi yang tertera pada materi pengumuman. Digitalisasi SPPT PBB diharapkan dapat memangkas proses administratif, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi bagi wajib pajak maupun aparatur pemerintah.
Dari sisi pembayaran, Bapenda Kota Batu menyediakan beragam kanal yang relatif mudah dijangkau masyarakat. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui Teller Bank Jatim, serta berbagai kanal pembayaran non-tunai, antara lain QRIS, Alfamart, Indomaret, OVO, Tokopedia, dan GoPay. Ketersediaan berbagai opsi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan layanan dengan kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan transaksi digital.
Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kemudahan teknis, tetapi juga memiliki makna strategis. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan akses informasi yang lebih terbuka dan proses pembayaran yang lebih sederhana, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih proaktif memeriksa data PBB miliknya melalui laman resmi yang disediakan, serta memastikan kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu. Transparansi informasi dan kemudahan layanan diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan warga, berbasis kepercayaan dan tanggung jawab bersama.
Sebagai informasi, pengumuman ini bersumber dari materi resmi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, yang juga mencantumkan kanal komunikasi dan media sosial resmi sebagai sarana informasi lanjutan. Masyarakat disarankan untuk mengakses informasi PBB hanya melalui sumber resmi guna menghindari kesalahan data maupun potensi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan dirilisnya SPPT PBB Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, sekaligus tetap mengedepankan akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.
Sumber: Bependa Kota Batu