Sound Horeg: Merayakan Kegembiraan tanpa Mengabaikan Sesama

  • Aug 23, 2026
  • Renza Agastha Merdeka
  • Opini dan Editorial, Sosial, Keamanan dan Ketertiban, Lingkungan

Sound horeg kini tidak lagi sekadar perangkat pengeras suara. Di sejumlah daerah di Jawa Timur, dentuman bass, tumpukan perangkat audio, kendaraan, karnaval, dan kerumunan penonton telah berkembang menjadi fenomena sosial tersendiri. Bagi sebagian masyarakat, terutama anak muda, sound horeg adalah hiburan, ruang berkumpul, wadah kreativitas, bahkan bagian dari identitas komunitas. Namun bagi warga lain, suara yang terlalu keras, getaran, kemacetan, hingga terganggunya waktu istirahat menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.

Karena itu, perdebatan tentang sound horeg sebenarnya tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan apakah ia “budaya” atau “bukan budaya”.

Penelitian tentang karnaval sound horeg di Malang Raya menunjukkan bahwa fenomena ini dapat menjadi sarana anak muda menunjukkan keberadaan, membangun kebersamaan, dan mengekspresikan identitas di ruang publik. Masalah muncul ketika kebebasan tersebut berbenturan dengan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Di kalangan Generasi Z, persoalannya bahkan tidak sebatas musik. Sound horeg juga menjadi bagian dari perbedaan selera dan cara memandang ruang publik. Pendukungnya melihat suara keras, bass, keramaian, dan karnaval sebagai bentuk hiburan serta ekspresi diri. Sementara warga yang menolak lebih banyak membawa pertimbangan tentang ketenangan, kepantasan, keselamatan, dan kenyamanan bersama. Karena itu, yang diperdebatkan bukan hanya keras atau tidaknya suara, tetapi juga batas kewajaran ketika sebuah hiburan menggunakan ruang yang dinikmati banyak orang.

Dalam kondisi seperti ini, memberi cap kepada penggemar sound horeg sebagai kelompok “tidak berbudaya”, “kampungan”, atau sejenisnya jelas tidak tepat. Kritik seharusnya diarahkan kepada praktik dan dampaknya, bukan merendahkan latar belakang sosial masyarakat yang menikmatinya.

Di sisi lain, menyebut sound horeg sebagai bagian dari budaya juga tidak berarti setiap bentuk pelaksanaannya harus diterima tanpa kritik. Budaya hidup di tengah masyarakat, sehingga tetap berhadapan dengan hak orang lain.

Ruang publik tidak hanya dimiliki penyelenggara dan penonton. Di sepanjang jalan yang dilalui karnaval terdapat rumah warga, anak-anak, lansia, orang sakit, tempat ibadah, serta masyarakat yang mungkin sama sekali tidak ingin menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Penelitian di Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar, memperlihatkan dua sisi itu dengan jelas. Parade sound horeg dapat menjadi hiburan, memperkuat interaksi masyarakat, serta memberikan peluang ekonomi bagi UMKM. Namun kegiatan yang sama juga menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan bagi sebagian warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Manfaat ekonominya pun lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha.

Temuan di Jember menunjukkan hal serupa. Sound horeg dapat menghidupkan usaha parkir, penjualan makanan dan minuman, persewaan perangkat audio, serta kegiatan ekonomi lainnya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kebisingan, kemacetan, dan perbedaan kepentingan dapat memicu ketegangan di masyarakat.

Artinya, tidak tepat jika sound horeg hanya digambarkan sebagai sumber masalah. Namun manfaat hiburan dan ekonomi juga tidak dapat digunakan untuk mengabaikan warga yang terdampak.

Aspek kesehatan menjadi bagian lain yang perlu diperhatikan. Paparan suara keras secara berulang dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Salah satu kajian yang Anda unggah membahas kemungkinan terjadinya gangguan pendengaran akibat kebisingan dan dampak jangka panjangnya. Namun penelitian tersebut masih berupa kajian literatur dan gagasan awal, bukan penelitian langsung terhadap warga yang terpapar sound horeg di Indonesia. Penulisnya sendiri menekankan perlunya penelitian lanjutan dengan data langsung dari masyarakat.

Karena itu, masyarakat tidak perlu menanggapi persoalan kesehatan dengan ketakutan berlebihan, tetapi juga tidak seharusnya menganggap suara sangat keras sebagai sesuatu yang selalu aman. Prinsip sederhananya, semakin keras suara dan semakin lama seseorang terpapar, semakin besar risiko yang perlu diperhatikan.

Kontroversi sound horeg akhirnya mendorong pemerintah dan lembaga keagamaan membuat aturan. Di Jawa Timur, penggunaan sound system telah diatur melalui Surat Edaran Bersama yang diterbitkan pada Agustus 2025. Pengaturannya mencakup tingkat suara, waktu, lokasi, kendaraan pengangkut, rute, hingga perizinan. Kehadiran aturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan pengeras suara di ruang publik bukan kebebasan tanpa batas.

MUI Jawa Timur juga menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025. Hal yang perlu dipahami, persoalannya bukan sekadar keberadaan perangkat sound system. Penggunaan perangkat audio secara wajar untuk kegiatan yang baik tetap dimungkinkan. Yang menjadi masalah adalah ketika penggunaannya berlebihan, menimbulkan gangguan atau kerugian, serta disertai kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Kajian terhadap fatwa tersebut juga menunjukkan adanya pengecualian ketika pengeras suara digunakan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat sekitar.

Perbedaan pandangan masyarakat juga terlihat di media sosial. Penelitian terhadap 762 unggahan di platform X pada Januari 2025 hingga Januari 2026 menemukan bahwa 49,61 persen data masuk kategori negatif, 27,82 persen netral, dan 22,57 persen positif. Kritik terutama berkaitan dengan kebisingan dan gangguan lingkungan.

Namun angka itu tidak berarti hampir separuh masyarakat Indonesia menolak sound horeg. Data tersebut hanya menggambarkan unggahan yang diteliti pada satu platform media sosial. Karena itu, hasilnya lebih tepat dibaca sebagai gambaran kuatnya perdebatan di ruang digital, bukan sebagai pendapat seluruh masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, kebudayaan memang selalu berubah. Teknologi, selera generasi muda, media sosial, dan perkembangan ekonomi terus melahirkan bentuk hiburan baru. Sound horeg dapat menjadi salah satu bagian dari perubahan tersebut.

Tetapi budaya yang hidup juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama.

Karnaval tetap dapat meriah tanpa harus mengabaikan orang sakit. Anak muda tetap dapat berekspresi tanpa menghilangkan hak warga untuk beristirahat. UMKM tetap dapat memperoleh manfaat tanpa menjadikan kerugian masyarakat sebagai harga yang harus dibayar. Teknologi audio pun tetap dapat berkembang tanpa menjadikan suara paling keras sebagai satu-satunya ukuran kemeriahan.

Karena itu, persoalan sound horeg tidak harus berakhir pada pilihan antara melarang seluruhnya atau membebaskannya tanpa batas. Jalan yang lebih masuk akal adalah pengelolaan yang jelas: tingkat suara dikendalikan, waktu dan rute diatur, warga sekitar dilibatkan, kelompok rentan dilindungi, dan setiap kerusakan harus dipertanggungjawabkan.

Sound horeg pada akhirnya bukan hanya soal musik atau bass yang menggetarkan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat sedang mencari keseimbangan antara perubahan budaya, kebebasan berekspresi, kepentingan ekonomi, dan hak hidup bersama.

Kegembiraan tetap memiliki tempat di ruang publik. Namun kegembiraan itu akan jauh lebih berarti ketika tidak membuat orang lain kehilangan ketenangan, keamanan, dan kenyamanannya.

Daftar Pustaka

  1. Aprilian, E. W., Arif, & Poerwanti, S. D. (2025). Dampak parade sound horeg terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar. Jurnal Intervensi Sosial, 4(1), 13–20. https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.20197
  2. Armayanto, H., Sahidin, A., & Khasanah, N. U. (2025). The sound horeg phenomenon: Between entertainment and social disturbance. Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, 9(2), 375–397. https://doi.org/10.30821/jcims.v9i2.26126
  3. Ayyub, I., & Auliawan, A. G. (2026). Negotiating noise and morality: Public discourses on sound horeg in Indonesian digital spaces. Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico, 6(11), 2293–2317. https://doi.org/10.5281/zenodo.17617895
  4. Darmawan, M. D., & Efendi, R. (2024). The role of Horeg sound in cultural and economic transformations of Mengare Island. Turāth: Interdisciplinary Journal of Economics, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.15642/turath.2024.1.1.1-13
  5. Erlangga, R. A. V., & Nugroho, W. C. (2026). Criminal liability and law enforcement effectiveness against sound horeg organizers causing public order disturbances, physical harm, loss of life, and ecosystem damage. Media Hukum Indonesia, 4(2), 890–893. https://doi.org/10.5281/zenodo.21306659
  6. Ghunadi, B. A., & Nerisafitra, P. (2026). Analisis sentimen masyarakat terhadap fenomena sound horeg pada platform X dengan menggunakan metode K-nearest neighbour (K-NN). JINACS: Journal of Informatics and Computer Science, 7(4), 965–971.
  7. Hakim, A. N. A. (2026). A comparative study of the sound systems used by Sound Horeg Rajawali Audio and JL Music at the Artes Squad Anniversary Festival in Jombang. Repertoar Journal, 7(1), 143–150.
  8. Kareli, V. Y., Marianta, Y. I. W., Dowa Lego, E. D. V., & Purnanto, A. H. (2026). Sound horeg and ritual summons: A philosophical study of tolerance in Indonesia through the Abu Dhabi Document. Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 6(1), 1–13. https://doi.org/10.22373/arj.v6i1.32440
  9. Majid, H. A. (2026). Analisis batas kebebasan dan prinsip keadilan dalam Surat Edaran Bersama Jawa Timur tentang sound horeg. Asian Journal of Multidisciplinary Research, 2(5), 270–280.
  10. Pradana, H. A. (2025). Securitizing sound horeg: Music, morality, and religious authority in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 6(2), 474–490. https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.23340
  11. Prihandini, A., & Kurnia, J. A. (2025). Fenomena sound horeg dan ancaman tersembunyi: Kajian hipotetik NIHL dan dampak pada fungsi kognitif. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(3), 5679–5686.
  12. Rachmatika, B. S., Maya, H. M., & Fadli, A. (2026). The sound horeg phenomenon from the perspective of Pancasila values on social order in Jember Regency. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 6(2), 3504–3520.
  13. Rahman, N., & Ulum, B. (2025). Sound horeg from the perspective of maṣlaḥah mursalah: An analysis of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 5(2), 245–259. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5832
  14. Rosyid, A. A., Ardian, A. D., & Rofhani. (2026). Pertarungan selera Generasi Z di ruang publik: Habitus, field, dan modal dalam praktik sound horeg. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 7(1), 215–232. https://doi.org/10.33367/ijhass.v7i1.8476
  15. Silaturrohmah, F., Wibowo, S. E., & Masrohatin, S. (2025). Sound horeg in rural East Java: A Durkheimian interpretation of solidarity and social tension. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 6(3), 263–275. https://doi.org/10.22373/JSAI.V6I3.8632
  16. Vince, M. (2025). “Sound horeg” vs. Jaranan: Local wisdom confronting the challenge of noise pollution [Preprint]. Preprints.org. https://doi.org/10.20944/preprints202507.0502.v1
  17. Wahyudi, A. R., Wijoyanto, D., Adipitoyo, S., Ahmadi, A., & Dawudi, D. A. (2026). The narrative of Sound Horeg as Indonesian popular culture: A critical discourse analysis. Ghâncaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 8(1), 122–144. https://doi.org/10.19105/ghancaran.v8i1.23770
  18. Yuriananta, R. (2025). Karnaval sound horeg: Mengungkap fenomena karnaval sound system di Malang. Jurnal Kusa Lawa, 5(2), 150–166. https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2025.005.02.05