Perwakilan anggota desa wisata dari 8 desa di Kota Batu mengikuti kegiatan pendampingan desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada 19–21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas bagi pengelola desa wisata agar mampu membangun pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Selama dua hari, kegiatan dilaksanakan di Lumbung Strawberry Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sementara satu hari lainnya diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah desa wisata di wilayah Malang Raya sebagai bentuk pembelajaran langsung terhadap praktik pengelolaan desa wisata di lapangan.

Kegiatan dibuka oleh Keaidang Destinasi Radix Mulya M., S.E. mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dalam pembukaan juga hadir Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa pengembangan desa wisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan atau keuntungan ekonomi semata. Menurutnya, desa wisata harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya lokal, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan materi kebijakan yang disampaikan DPRD Jawa Timur mengenai pentingnya dukungan regulasi, penganggaran, pengawasan, dan advokasi dalam pengembangan desa wisata. Dalam materi dijelaskan bahwa desa wisata memiliki potensi besar karena bertumpu pada kekayaan budaya, alam, dan tradisi lokal yang dimiliki masyarakat desa. Dukungan kebijakan dinilai penting agar pembangunan desa wisata tidak berjalan sporadis, tetapi memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.

Selain soal kebijakan, isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam pendampingan kali ini. Salah satu materi yang banyak mendapat perhatian peserta adalah pengelolaan sampah di kawasan desa wisata yang disampaikan oleh Nugraha Wijayanto dari KSM TPS 3R Mulyoagung Bersatu Kabupaten Malang. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa persoalan sampah di kawasan wisata selama ini sering dipandang secara sederhana, yakni cukup dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang. Padahal, pendekatan seperti itu dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan lingkungan di kawasan wisata.

Materi tersebut menekankan bahwa pengelolaan sampah di desa wisata harus dimulai dari analisis jenis, volume, hingga karakteristik sampah yang dihasilkan setiap hari. Dari situ kemudian dibangun sistem pengelolaan berbasis 3R atau reduce, reuse, recycle yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini dinilai lebih realistis sekaligus mampu menciptakan nilai tambah bagi kawasan wisata.

Pengelolaan sampah juga tidak hanya diposisikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi menjadi bagian dari daya tarik wisata itu sendiri. Dalam materi dijelaskan bahwa hasil pengolahan sampah dapat dikembangkan menjadi souvenir, furnitur daur ulang, kompos, hingga sarana edukasi wisata lingkungan. Bahkan konsep “Zero Waste Tourism” atau wisata minim sampah mulai diperkenalkan sebagai arah baru pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Tidak hanya sampah, isu konservasi air juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Materi konservasi air yang disampaikan Andi Widodo dari Menabung Air Foundation menyoroti ancaman krisis air bersih yang mulai dihadapi Indonesia. Dalam materi disebutkan bahwa berdasarkan studi World Resource Institute, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Selain itu, hingga Maret 2025 sekitar 28 juta warga Indonesia masih membutuhkan perhatian terhadap akses air bersih setiap hari.

Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm penting bagi desa wisata, terutama yang bertumpu pada sumber daya alam dan lingkungan. Karena itu, peserta dikenalkan pada konsep konservasi sederhana seperti penanaman pohon, pemanfaatan air hujan, serta pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB). Biopori dijelaskan memiliki manfaat untuk meningkatkan resapan air, mengurangi genangan, sekaligus mengolah sampah organik menjadi kompos.

Pendampingan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dalam materi pengelolaan sampah desa wisata dijelaskan bahwa pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas melalui pendekatan kolaborasi pentahelix. Pendekatan tersebut dinilai penting karena pengembangan desa wisata tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa arah pengembangan desa wisata saat ini mulai bergeser. Desa wisata tidak lagi hanya berbicara tentang destinasi foto, kuliner, atau hiburan semata, melainkan juga menyangkut ketahanan lingkungan, pengelolaan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, hingga kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

Melalui pendampingan ini, peserta tidak hanya memperoleh materi teoritis, tetapi juga gambaran nyata bahwa desa wisata yang kuat adalah desa yang mampu menjaga identitas lokalnya, mengelola lingkungannya dengan baik, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan wisata.