Pembebasan Pajak Daerah 2026 di Jawa Timur Resmi Dimulai, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Program Hingga 31 Agustus
- Aug 01, 2026
- Renza Agastha Merdeka
- Pemerintahan, Infrastruktur, Pelayanan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program pembebasan pajak daerah bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dan memberikan berbagai bentuk keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam publikasi resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan program ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/482/013/2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memberikan keringanan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi syarat.

.jpeg)
Program pembebasan ini mencakup beberapa bentuk insentif. Masyarakat memperoleh pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, pemerintah juga membebaskan penerapan pajak progresif yang selama ini dikenakan kepada kepemilikan kendaraan tertentu.
Tidak hanya itu, terdapat pula potongan sebesar 20 persen atas tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya bagi pekerja atau buruh pengguna kendaraan roda dua, dengan ketentuan pokok pajak yang menjadi dasar perhitungan maksimal sebesar Rp500.000.
Bagi kelompok masyarakat tertentu, pemerintah juga memberikan pembebasan denda sekaligus pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Namun, fasilitas ini tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak. Program tersebut hanya diberikan kepada kategori yang telah ditetapkan dalam keputusan gubernur, antara lain kendaraan roda dua milik wajib pajak kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kendaraan roda dua yang digunakan sebagai ojek daring (online), serta kendaraan roda tiga, dengan batas maksimal pokok PKB yang mendapatkan fasilitas sebesar Rp500.000.
Selain keringanan tersebut, pemerintah juga membebaskan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun yang telah lewat. Meski demikian, denda keterlambatan SWDKLLJ untuk tahun berjalan tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kebijakan ini berjalan bersamaan dengan penyesuaian dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Dalam publikasi resmi disebutkan bahwa terdapat keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7 persen dan BBNKB sebesar 37,25 persen, sehingga besaran pengenaan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan. Informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa perubahan dasar pengenaan otomatis menyebabkan pajak yang harus dibayar masyarakat menjadi lebih besar.
Program pembebasan pajak daerah tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengurangan beban biaya yang harus dibayar masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk menertibkan administrasi kendaraannya. Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan memiliki peran penting karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan, pelayanan publik, pemeliharaan infrastruktur, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini disarankan untuk segera mendatangi kantor Samsat atau memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan sebelum masa program berakhir pada 31 Agustus 2026. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak juga sebaiknya memastikan bahwa kendaraannya memenuhi persyaratan apabila ingin memperoleh fasilitas yang bersifat khusus, seperti pembebasan pokok tunggakan bagi kelompok penerima tertentu.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur melalui kanal layanan resminya atau mendatangi kantor Samsat terdekat agar mendapatkan penjelasan sesuai kondisi masing-masing.
Sumber:
-
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Tahun 2026.