Musyawarah Desa Bahas LPJ Akhir Masa Jabatan, Rujito Paparkan Capaian Pembangunan Mojorejo 2019–2027

  • Sep 04, 2026
  • Renza Agastha Merdeka
  • Pemerintahan, Acara dan Kegiatan, Demokrasi

Mojorejo, 4 September 2026 — Pemerintah Desa Mojorejo menggelar Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Mojorejo periode 2019–2027 di Graha Abdi Praja Desa Mojorejo, Kamis (4/9/2026).

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Junrejo, unsur pemerintahan desa, perwakilan masyarakat dari masing-masing wilayah, mitra Pemerintah Desa Mojorejo, serta unsur masyarakat lainnya. Forum ini menjadi bagian penting dalam penyampaian pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa selama masa kepemimpinan Kepala Desa Mojorejo, Rujito.

Dalam pemaparannya, Rujito menyampaikan laporan akhir masa jabatan secara ringkas. Menurutnya, perjalanan pemerintahan selama delapan tahun tidak mungkin dijelaskan secara utuh hanya dalam waktu singkat. Terlebih, laporan tersebut tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga ketercapaian visi dan misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai program pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Mojorejo disebut memiliki luas wilayah sekitar 228 hektare yang terbagi dalam dua dusun, yakni Dusun Kajang dan Dusun Ngandat. Dengan wilayah yang relatif tidak luas, pembangunan selama periode 2019–2027 diarahkan pada sejumlah kebutuhan dasar dan pengembangan fasilitas yang tersebar di berbagai RW.

Dokumen laporan akhir masa jabatan yang dipaparkan dalam musyawarah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian yang cukup menonjol. Sedikitnya terdapat puluhan kegiatan yang dicatat dalam bidang tersebut, mulai dari pembangunan dan peningkatan jalan, pavingisasi, U-ditch, drainase, jaringan air bersih, jembatan, plengsengan, sarana irigasi, pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat, hingga penanganan rumah warga.

Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah jalan tembus RW 05–RW 02 serta jalan tembus RW 02–RW 04 yang turut didukung pembangunan jalan usaha tani dan penguatan konstruksi di sejumlah titik. Pembangunan saluran juga dilakukan melalui U-ditch di beberapa wilayah Dusun Kajang, termasuk RW 01, RW 02 dan RW 04, serta U-ditch di Dusun Ngandat RW 06. Infrastruktur lingkungan lainnya mencakup paving gang, drainase, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta penguatan jalan dan kawasan makam.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat turut menjadi bagian dari pembangunan. Dokumen tersebut mencatat pembangunan Balai Posyandu di RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, dan RW 07. Selain itu, terdapat kegiatan pipanisasi air bersih yang menghubungkan wilayah RW 06 hingga RW 08 sepanjang sekitar 1.730 meter.

Di bidang lingkungan, pengelolaan sampah juga mendapat perhatian melalui pengembangan kawasan TPS3R di RW 04. Sejumlah fasilitas yang tercatat antara lain pembangunan hanggar, rumah maggot, kantor dan kamar mandi, rabat jalan menuju TPS3R, hingga pembangunan incinerator. Pemerintah desa juga mencatat pengadaan kendaraan operasional, di antaranya kendaraan roda dua untuk perangkat desa dan BPD, mobil siaga, mobil pikap, kendaraan pengangkut sampah, serta ambulans.

Pada sisi sosial, beberapa kegiatan rehabilitasi dan bedah rumah warga juga masuk dalam laporan. Program tersebut tersebar di beberapa wilayah, di antaranya RW 02, RW 05, RW 06, RW 07, dan RW 08. Sementara di RW 05, pembangunan Pasar Kuliner Desa dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kamar mandi dan kolam renang anak.

Pembangunan desa dalam laporan itu tidak hanya diletakkan pada infrastruktur. Pada bidang pendidikan, pemerintahan, sosial budaya dan kesehatan, berbagai program juga dilaporkan telah dilaksanakan. Kegiatannya antara lain rehabilitasi sarana pendidikan anak usia dini, bantuan operasional lembaga pendidikan, dukungan bagi siswa berprestasi, bantuan sarana tempat ibadah, pembinaan kelompok karawitan dan hadrah, hingga pelaksanaan selamatan desa.

Perhatian terhadap kesehatan masyarakat terlihat melalui pemberian makanan tambahan bagi balita dan anak stunting, sosialisasi pencegahan stunting, penyuluhan kesehatan, serta pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan kader Posyandu. Dukungan operasional juga diberikan kepada lembaga pendidikan nonformal seperti TPQ dan sekolah minggu.

Dalam dokumen yang disampaikan, sejumlah kegiatan pada bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat tercatat dengan tingkat pelaksanaan 100 persen. Angka tersebut menunjukkan status ketercapaian kegiatan sebagaimana tercantum dalam laporan pemerintah desa.

Di bidang ekonomi, program yang dicatat antara lain peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui kerja sama dan pengelolaan aset desa, pemberian Bantuan Langsung Tunai, bantuan peralatan usaha bagi masyarakat kurang mampu, bimbingan teknis keamanan pangan, pelatihan pengolahan hasil pertanian, hingga pemberian insentif bagi Ketua RW, Ketua RT, kader PKK, Linmas dan lembaga desa.

Sementara pada pemberdayaan masyarakat, perhatian diberikan pada sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program yang tercatat meliputi bantuan kolam terpal bagi kelompok pembudidaya ikan, peralatan pengolahan hasil perikanan, rak tanaman sayuran organik, pelatihan hidroponik, pelatihan pertanian organik, serta peningkatan kapasitas PKK, Posyandu, Jumantik, Posbindu dan unsur kesehatan lingkungan. Pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk mendukung pencegahan stunting juga menjadi bagian dari program tersebut.

Namun, laporan akhir masa jabatan pada dasarnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan. Angka ketercapaian program perlu dibaca bersama dengan manfaat yang dihasilkan, pemerataan antarwilayah, kondisi sarana setelah dibangun, keberlanjutan pengelolaan, serta sejauh mana program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, capaian administratif dan keberhasilan pembangunan memiliki ukuran yang tidak selalu sama.

Di sinilah Musyawarah Desa memiliki arti penting. Pertanggungjawaban bukan semata-mata menyampaikan daftar kegiatan yang telah selesai, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perjalanan pemerintahan desa, memahami penggunaan kewenangan pembangunan, sekaligus menilai warisan program yang nantinya perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya.

Setelah delapan tahun memimpin Desa Mojorejo, laporan yang disampaikan Rujito menjadi catatan atas perubahan yang berlangsung sepanjang periode 2019–2027. Jalan, saluran air, Posyandu, fasilitas pengelolaan sampah, sarana pendidikan, program kesehatan ataupun pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang mudah terlihat. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai hasil pembangunan tersebut tidak berhenti sebagai daftar capaian dalam dokumen pertanggungjawaban, tetapi terus terawat, berfungsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mojorejo.

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Mojorejo periode 2019–2027 yang dipaparkan dalam Musyawarah Desa pada 4 September 2026.