Menuju Pemerintahan Cerdas dan Terbuka: Batu Mantapkan Langkah Digitalisasi Data dan Layanan Publik

  • Oct 08, 2025
  • Renza Agastha Merdeka
  • Teknologi dan Inovasi, Pemerintahan, Infrastruktur, Pelayanan

Dalam era yang serba digital, Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk menjadi pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui dua regulasi penting yang menjadi fondasi digitalisasi tata kelola pemerintahan: Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu dan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kedua peraturan ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi peta jalan menuju tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi yang terpadu. Melalui kebijakan ini, Kota Batu ingin memastikan bahwa setiap keputusan, program, dan layanan publik didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Satu Data untuk Batu yang Lebih Terpadu

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola data daerah. “Satu Data Kota Batu” merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan—dari tingkat desa hingga perangkat daerah agar tidak lagi terjadi tumpang tindih atau perbedaan informasi antarinstansi.

Sistem ini didukung oleh keberadaan Forum Satu Data Kota Batu yang terdiri dari pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data. Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina statistik, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi walidata utama yang mengelola portal data daerah. Semua perangkat daerah wajib menyampaikan data yang dihasilkan dengan format baku dan metadata yang jelas.

Melalui portal “Satu Data”, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi publik, mulai dari data pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi. Langkah ini menjadi pondasi penting bagi keterbukaan informasi dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa setiap data pemerintah memiliki standar, interoperabilitas, dan kode referensi yang sama, sehingga bisa digunakan bersama antarinstansi tanpa kehilangan makna dan akurasi. Prinsipnya: satu data, satu standar, satu akses.

SPBE: Digitalisasi Layanan Menuju Pemerintahan Efektif

Sementara itu, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2021 menjadi pijakan penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara menyeluruh.

SPBE mencakup berbagai aspek penting seperti arsitektur layanan digital, pengelolaan data dan informasi, keamanan siber, pengembangan aplikasi, hingga infrastruktur server terpusat di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Dinas Kominfo juga berperan sebagai koordinator yang memastikan seluruh perangkat daerah terintegrasi dalam sistem digital yang sama.

Melalui SPBE, seluruh perangkat daerah diwajibkan memiliki situs web yang terhubung dengan portal utama www.batukota.go.id, sehingga layanan publik, informasi, dan komunikasi pemerintah dapat diakses secara terpadu oleh masyarakat.
Selain itu, pembentukan Tim Koordinasi SPBE memastikan setiap aspek mulai dari perencanaan, anggaran, hukum, hingga pengawasan berjalan searah dan terukur.

Tidak hanya mengedepankan efisiensi, SPBE juga menekankan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Pemerintah wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data, sekaligus menyiapkan kebijakan keamanan informasi di setiap perangkat daerah.

Sinergi Satu Data dan SPBE: Fondasi Smart City Batu

Jika dilihat lebih luas, kedua peraturan ini saling melengkapi. Satu Data memastikan ketersediaan data yang sahih, sedangkan SPBE menjamin pengelolaan dan pemanfaatan data tersebut secara digital, efisien, dan aman.
Sinergi keduanya menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Batu Smart City kota yang cerdas, transparan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah Pemerintah Kota Batu ini sejalan dengan kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Dengan adanya integrasi sistem data dan layanan elektronik, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Menuju Masa Depan Pemerintahan Terbuka dan Inovatif

Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Batu menandai era baru tata kelola pemerintahan: dari sistem manual menuju ekosistem digital yang terhubung dan transparan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang nyata.

Melalui Satu Data dan SPBE, Batu sedang menyiapkan pondasi untuk masa depan sebuah kota yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga unggul dalam pengelolaan data, teknologi, dan pelayanan publik.

Sumber:

  1. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu
  2. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Batu
  3. Website Kota Batu