Abstrak:

Pelayanan publik di tingkat desa menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian komprehensif yang dilakukan di berbagai desa mengidentifikasi empat isu utama: keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur tidak memadai, prosedur yang tidak efisien, dan kesenjangan antara harapan dan realisasi layanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, studi ini merekomendasikan strategi holistik meliputi: (1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi dan teknologi, (2) implementasi teknologi informasi dengan sistem e-Government, (3) optimalisasi infrastruktur desa, (4) penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta (5) peningkatan etika pelayanan.

Mengacu pada teori Servqual, kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Penelitian empiris menunjukkan gap tertinggi pada dimensi keandalan layanan, mengindikasikan perlunya intervensi sistematis.

Kesimpulan utama menekankan bahwa pelayanan publik di desa bukan sekadar proses administratif, melainkan manifestasi komitmen pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan pengembangan sumber daya, teknologi, infrastruktur, dan transparansi dipandang sebagai kunci utama mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bermartabat.

---