Mengkritik Pemerintah Bukan Berarti Membenci: Tentang Warga, Pelayanan Publik, dan Kedewasaan Menerima Kritik

  • Sep 15, 2026
  • Renza Agastha Merdeka
  • Opini dan Editorial, Pemerintahan, Sosial, Politik, Demokrasi

Mengkritik pemerintah tidak selalu berarti membenci pemerintah. Kritik juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang yang menyampaikannya merasa lebih pintar, lebih benar, atau lebih memahami persoalan dibandingkan mereka yang bekerja di dalam pemerintahan. Dalam banyak keadaan, kritik justru lahir dari sesuatu yang jauh lebih sederhana: warga melihat, mengalami, atau menerima informasi mengenai sebuah kebijakan, kemudian menemukan sesuatu yang menurut mereka tidak masuk akal, tidak jelas, tidak tepat sasaran, atau setidaknya membutuhkan penjelasan.

Di sinilah hubungan antara pemerintah dan masyarakat semestinya ditempatkan secara proporsional.

Seorang warga tidak harus menjadi ahli kebijakan publik, ekonom, sarjana hukum, ataupun birokrat untuk bertanya mengapa suatu program dijalankan. Ia juga tidak harus memahami seluruh mekanisme pemerintahan terlebih dahulu sebelum menyampaikan keberatan terhadap pelayanan yang diterimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berhadapan dengan hasil akhir sebuah kebijakan: pelayanan administrasi, jalan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan, pajak, perizinan, hingga berbagai program pemerintah lainnya.

Karena itulah, ketika sesuatu terlihat tidak berjalan sebagaimana mestinya, pertanyaan dan kritik merupakan sesuatu yang wajar.

Secara konstitusional, ruang tersebut memang tersedia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Pasal 28F juga memberikan hak untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dengan demikian, menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar kemurahan hati penguasa kepada masyarakat, melainkan bagian dari hak warga negara dalam kehidupan demokratis.

Dalam konteks pelayanan publik, kedudukan masyarakat bahkan lebih jelas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur hak, kewajiban, peran serta masyarakat, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan. Regulasi tersebut sampai saat ini masih berlaku. Ombudsman RI menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan penyelenggara berkewajiban menerima dan merespons pengaduan masyarakat. Pemeriksaan pengaduan pun harus dilakukan secara independen, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.

Artinya, kritik dan pengaduan seharusnya tidak dipandang sejak awal sebagai gangguan terhadap pemerintahan. Keduanya dapat menjadi mekanisme koreksi.

Namun, mengakui pentingnya kritik tidak berarti menganggap setiap kritik pasti benar.

Warga dapat keliru memahami suatu kebijakan. Informasi yang diterima bisa tidak lengkap. Potongan informasi di media sosial dapat kehilangan konteks. Ada pula persoalan pemerintahan yang memang rumit karena menyangkut keterbatasan anggaran, aturan hukum, kewenangan antarlembaga, kepentingan kelompok yang berbeda, atau pertimbangan teknis yang tidak terlihat dari luar.

Karena itu, warga juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengubah kritik menjadi tuduhan tanpa dasar, fitnah, penghinaan pribadi, atau penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kritik yang sehat harus memberi ruang bagi fakta baru dan koreksi. Ketika data menunjukkan bahwa anggapan kita sebelumnya keliru, keberanian mengkritik semestinya diikuti keberanian mengakui kekeliruan.

Tetapi ketidaktahuan masyarakat juga tidak boleh otomatis dijadikan alasan untuk meremehkan kritik.

Justru ketika banyak warga salah memahami suatu program, pemerintah perlu bertanya: apakah persoalannya benar-benar hanya terletak pada masyarakat, atau ada komunikasi kebijakan yang gagal?

Sebuah program dapat saja dirancang dengan niat baik dan dasar teknis yang kuat, tetapi menimbulkan penolakan karena tujuan, mekanisme, manfaat, risiko, pembiayaan, dan ukuran keberhasilannya tidak dijelaskan secara memadai. Dalam keadaan seperti itu, memberikan penjelasan bukan pekerjaan tambahan di luar pemerintahan. Komunikasi kepada masyarakat merupakan bagian dari tata kelola itu sendiri.

Arah kebijakan pemerintah bahkan bergerak menuju pendekatan tersebut. Pada 2026, Kementerian PANRB menegaskan pengembangan pelayanan publik berbasis kebutuhan manusia atau human-centric, yakni pelayanan yang dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat. Kementerian PANRB juga sedang mengembangkan instrumen kinerja pelayanan publik yang lebih memperhatikan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan pendekatan semacam itu, respons pemerintah terhadap kritik idealnya bukan dimulai dengan pertanyaan, “Siapa yang mengkritik?” melainkan, “Apa yang sebenarnya dipersoalkan?”

Apabila kritik didasarkan pada informasi yang keliru, jelaskan informasi yang benar. Apabila kebijakan memiliki dasar hukum tertentu, tunjukkan dasar hukumnya. Jika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, jelaskan batasannya. Jika terdapat beberapa pilihan kebijakan dan pemerintah memilih salah satunya, jelaskan pertimbangannya. Jika kritik ternyata benar dan ditemukan kekeliruan, memperbaikinya tidak membuat pemerintah kehilangan wibawa.

Sebaliknya, kemampuan mengakui dan memperbaiki kekeliruan justru dapat menunjukkan kualitas pemerintahan yang bekerja.

Hal tersebut menjadi penting karena jabatan publik membawa konsekuensi yang berbeda dibandingkan kehidupan pribadi. Aparatur tetaplah manusia yang dapat merasa tersinggung, lelah, bahkan kecewa. Tidak realistis apabila masyarakat menganggap seseorang kehilangan seluruh perasaannya hanya karena menjadi pejabat atau pegawai pemerintah.

Akan tetapi, ketika seseorang menjalankan fungsi publik, respons kelembagaannya tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh perasaan pribadi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan orientasi pelayanan dan akuntabilitas sebagai bagian dari perilaku yang diharapkan dari ASN. Dengan kata lain, kesiapan menghadapi pertanyaan, keluhan, evaluasi, dan ketidakpuasan masyarakat memang melekat pada pekerjaan pelayanan publik.

Karena itulah ungkapan bahwa penyelenggara pemerintahan harus “siap dikritik” memiliki dasar etis yang cukup kuat, meskipun cara menyampaikannya dapat diperdebatkan.

Gagasan serupa pernah disampaikan Rocky Gerung ketika membahas hubungan warga dan aparatur pemerintah. Dalam diskusi yang beredar luas pada 2025, ia menekankan posisi pegawai pemerintah sebagai civil servant atau pelayan publik. Dalam kesempatan lain pada 2023, Rocky juga berpendapat bahwa warga tidak harus selalu datang membawa solusi lengkap ketika menyampaikan kritik, karena merumuskan solusi merupakan salah satu tanggung jawab mereka yang diberi mandat untuk mengelola pemerintahan.

Pendapat tersebut tentu bukan ketentuan hukum dan tidak harus diterima secara mutlak. Kritik yang sekaligus menawarkan alternatif tetap sangat berharga. Masyarakat, akademisi, organisasi sipil, media, maupun kelompok profesional bahkan dapat membantu pemerintah menemukan pilihan kebijakan yang lebih baik.

Namun, menjadikan “mana solusinya?” sebagai syarat agar kritik boleh disampaikan juga bermasalah.

Seorang pasien tidak harus menjadi dokter untuk mengatakan bahwa pelayanan rumah sakit buruk. Orang tua murid tidak harus memiliki rancangan sistem pendidikan nasional sebelum mempertanyakan persoalan di sekolah. Pengguna jalan tidak harus menjadi insinyur sipil untuk melaporkan jalan yang rusak. Demikian pula masyarakat tidak harus mampu menyusun kebijakan tandingan secara lengkap hanya untuk mengatakan bahwa suatu pelayanan atau program menimbulkan persoalan.

Menemukan masalah dan menyusun solusi merupakan dua proses yang berbeda.

Dalam pemerintahan, kemampuan mendengar masalah dari masyarakat justru penting karena orang yang berada di dalam organisasi dapat mengalami apa yang disebut sebagai titik buta kelembagaan: sesuatu terasa normal bagi orang di dalam sistem, tetapi menjadi masalah nyata bagi pengguna layanan.

Ombudsman RI pernah mengingatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik bisa saja merasa tindakannya sudah wajar, sementara pengguna layanan mengalami sesuatu yang berbeda. Karena itulah kritik pengguna layanan dapat menjadi bahan koreksi.

Persoalan menjadi serius ketika kritik bukannya dijawab dengan informasi, tetapi dibalas dengan defensif, kemarahan, serangan pribadi, atau upaya mencari siapa yang menyampaikannya. Respons semacam itu dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh dipaksa mengikuti setiap tuntutan hanya karena disuarakan dengan keras atau menjadi viral. Pemerintahan bukan sekadar mengikuti suara yang paling ramai. Kebijakan tetap harus mempertimbangkan hukum, data, kepentingan jangka panjang, kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk bersuara, kemampuan anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Menerima kritik tidak sama dengan menyetujui kritik.

Pemerintah memiliki hak untuk mengatakan bahwa suatu kritik tidak tepat. Tetapi penolakan yang baik semestinya berbunyi, “Kami memahami kekhawatiran tersebut, tetapi berdasarkan data dan pertimbangan berikut, kebijakan ini tetap kami jalankan,” bukan berhenti pada anggapan bahwa pengkritik tidak paham, tidak bersyukur, mempunyai kepentingan tertentu, atau sekadar ingin mencari kesalahan.

Di sinilah transparansi menjadi penting.

Hubungan pemerintah dan warga pada akhirnya tidak semestinya dibangun berdasarkan siapa yang lebih pintar. Pemerintah memiliki aparatur, data, kewenangan, anggaran, dan akses informasi yang jauh lebih besar. Masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana kebijakan tersebut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya memegang bagian informasi yang berbeda.

Karena itu, pemerintahan yang sehat membutuhkan keduanya.

Ungkapan bahwa “rakyat menggaji pemerintah” juga perlu ditempatkan secara tepat. Secara retoris, kalimat tersebut menggambarkan bahwa kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibiayai untuk kepentingan publik. Namun secara fiskal, anggaran pemerintah tidak hanya berasal dari pajak. Pendapatan negara terdiri atas berbagai sumber, antara lain perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Hingga 30 Juni 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, termasuk penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun.

Karena menggunakan sumber daya publik, tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah merupakan sesuatu yang wajar.

Namun akuntabilitas tidak berarti aparatur harus diperlakukan tanpa penghormatan. Kritik terhadap pemerintah seharusnya diarahkan kepada kebijakan, keputusan, pelayanan, tindakan, atau kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual—bukan merendahkan martabat pribadi seseorang.

Prinsip yang sama berlaku ke arah sebaliknya. Pemerintah tidak semestinya memandang masyarakat yang bertanya sebagai musuh atau ancaman.

Ada alasan praktis mengapa hal ini penting. Kajian OECD mengenai kepercayaan terhadap institusi publik pada 2026 menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemampuan layanan publik merespons keluhan berkaitan dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintahan lokal dan layanan sipil. Dalam survei lintas negara OECD, sekitar 42 persen responden menilai layanan publik kemungkinan akan membaik apabila banyak orang mengeluhkan pelayanan yang buruk. Angka tersebut memang bukan ukuran khusus Indonesia, tetapi memperlihatkan satu pola penting: respons terhadap keluhan merupakan bagian dari pembentukan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari seberapa bebas masyarakat mengkritik pemerintah. Ia juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menjawab kritik, dan bagaimana masyarakat bersedia mendengarkan jawaban tersebut.

Warga yang kritis tidak harus selalu benar. Pemerintah yang dikritik juga tidak selalu salah.

Yang menjadi persoalan adalah ketika pertanyaan dijawab dengan kemarahan, kekeliruan ditutupi demi menjaga gengsi, kritik berubah menjadi penghinaan, atau perbedaan pandangan dianggap sebagai permusuhan.

Barangkali titik temunya sederhana.

Ketika warga melihat sesuatu yang tidak beres, biarkan mereka bertanya. Ketika pemerintah mempunyai penjelasan, sampaikan dengan terbuka. Ketika kritik keliru, luruskan dengan fakta. Ketika pemerintah memang keliru, perbaiki tanpa harus merasa kehilangan kehormatan.

Sebab kritik yang disampaikan dengan itikad baik pada dasarnya tidak harus dibaca sebagai keinginan melihat pemerintah gagal. Bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya: orang masih mengkritik karena ia masih berharap pemerintah bekerja lebih baik.

Dan bagi sebuah pemerintahan, barangkali keadaan yang lebih berbahaya bukanlah ketika masyarakat ramai mengkritik, melainkan ketika masyarakat sudah tidak lagi merasa ada gunanya berbicara.


Sumber Rujukan:

  • Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F tentang kebebasan berpendapat serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi. JDIH Setjen DPR RI.
    UUD NRI Tahun 1945 – JDIH DPR RI
  • Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Database Peraturan BPK RI. Undang-undang ini antara lain mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, peran masyarakat, serta penerimaan dan penanganan pengaduan.
    UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Database Peraturan BPK RI. UU ini menegaskan peran ASN dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional.
    UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Ombudsman Republik Indonesia. (2024, 20 Februari). Pelayanan Publik Anti Kritik. Tulisan ini membahas kritik masyarakat sebagai bagian dari koreksi terhadap pelayanan publik serta kewajiban penyelenggara menerima dan merespons pengaduan masyarakat.
    Pelayanan Publik Anti Kritik – Ombudsman RI
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026, 3 Juni). Kementerian PANRB Rumuskan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Manusia. Artikel ini menjelaskan arah pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat melalui pendekatan human-centric.
    Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Manusia – Kementerian PANRB
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 21 Juli). APBN 2026 Semakin Solid, Pendapatan Negara Tumbuh Kuat dan Fiskal Tetap Sehat. Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun, termasuk penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp152,0 triliun, serta PNBP Rp271,0 triliun. Data ini berguna untuk memperjelas bahwa pembiayaan pemerintahan berasal dari berbagai penerimaan publik, tidak hanya pajak.
    Siaran Pers APBN 2026 – Kementerian Keuangan RI
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2026). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results: Navigating Rising Expectations and New Horizons. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9eb63fec-en. Laporan ini menunjukkan hubungan antara pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik, responsivitas pemerintah, dan kepercayaan terhadap institusi publik.
    OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026
  • Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2026, 14 Juli). No Viral, No Justice: Cermin Krisis Kepercayaan terhadap Pengaduan Publik. Tulisan ini membahas kecenderungan masyarakat menggunakan media sosial ketika mekanisme pengaduan formal dianggap tidak menghasilkan tindak lanjut yang memadai.
    No Viral, No Justice – Ombudsman RI