Komdigi Terbitkan Permen Nomor 9 Tahun 2026: Upaya Memperkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
- Mar 06, 2026
- Renza Agastha Merdeka
- Teknologi dan Inovasi, Pemerintahan, Infrastruktur, Pelayanan
Pemerintah Indonesia kembali memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
Regulasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi anak, sekaligus menegaskan tanggung jawab platform digital dalam melindungi pengguna usia anak.
Perkembangan teknologi digital membuat anak semakin mudah mengakses internet dan berbagai platform digital. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan risiko baru.
Ancaman yang kerap muncul antara lain paparan konten tidak layak, eksploitasi data pribadi, perundungan siber, hingga berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ranah daring. Sepanjang 2024 misalnya, tercatat ribuan kasus kekerasan berbasis gender online yang banyak menimpa perempuan dan anak.
Situasi tersebut mendorong pemerintah memperkuat regulasi agar platform digital memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam melindungi anak sebagai kelompok pengguna yang rentan.
Sebelum terbitnya Permen 9 Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.
Peraturan ini sering disebut sebagai PP TUNAS dan menjadi dasar kebijakan nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Melalui PP tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik seperti platform media sosial, aplikasi, permainan daring, maupun layanan digital lainnya, harus menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi pengguna anak.
Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 diterbitkan untuk memperjelas bagaimana ketentuan dalam PP 17 Tahun 2025 dijalankan secara teknis oleh penyelenggara sistem elektronik.
Beberapa aspek penting yang diatur dalam regulasi ini antara lain:
1. Klasifikasi Usia Anak
Platform digital diwajibkan mengelompokkan pengguna anak berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini bertujuan agar layanan dan konten yang diberikan sesuai dengan tahap perkembangan anak.
2. Verifikasi Usia Pengguna
Penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme verifikasi usia agar anak tidak mengakses layanan yang tidak sesuai dengan usianya.
3. Persetujuan Orang Tua
Bagi anak yang menggunakan layanan digital tertentu, platform diwajibkan memperoleh persetujuan orang tua atau wali sebagai bentuk pengawasan penggunaan teknologi oleh anak.
4. Pengaturan Privasi yang Ketat
Akun anak harus memiliki pengaturan privasi yang lebih ketat secara otomatis, termasuk pembatasan penggunaan data pribadi anak.
5. Desain Platform yang Ramah Anak
Platform digital juga tidak diperbolehkan menggunakan desain atau algoritma yang mendorong anak melakukan tindakan berisiko, seperti membagikan data pribadi secara berlebihan atau mengakses konten yang tidak sesuai.
Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan orang tua, tetapi juga melalui desain teknologi yang lebih aman sejak awal.
Sebelum ditetapkan, aturan turunan dari PP 17 Tahun 2025 tersebut juga melalui proses konsultasi publik. Dalam proses tersebut, pemerintah menerima ratusan masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan pelaku industri digital.
Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar regulasi yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tugas pemerintah. Platform digital, keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat luas juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.
Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital agar anak dan orang tua memiliki kemampuan memahami risiko di dunia maya serta menggunakan teknologi secara bijak.
Dengan hadirnya Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia tidak hanya menjadi ruang inovasi dan kreativitas, tetapi juga lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.