Digitalisasi Perlindungan Sosial Pangkas Biaya dan Waktu, Akses Bansos Kini Lebih Mudah

  • Aug 18, 2026
  • Admin Pusat kelola.kim.id
  • Pemerintahan, Pelayanan

Jakarta – Pemerintah terus memperluas digitalisasi perlindungan sosial untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan pemerintah secara lebih cepat, transparan, dan tanpa biaya administrasi yang tidak semestinya. Melalui sistem digital, proses pendaftaran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako kini dapat dilakukan dengan lebih sederhana dibandingkan mekanisme sebelumnya.

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transformasi digital perlindungan sosial bukan sekadar perubahan sistem administrasi. Digitalisasi diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah semakin mudah dijangkau oleh mereka yang berhak menerima.

Saat ini, digitalisasi pendaftaran PKH dan BPNT telah diterapkan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar melalui mekanisme tersebut. Pemerintah menargetkan implementasi nasional dapat menjangkau sekitar 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga di Indonesia.

Perubahan tersebut membawa dampak langsung pada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Dalam mekanisme sebelumnya, keluarga kurang mampu dapat menghabiskan sekitar Rp150.000 untuk kebutuhan perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, serta kehilangan waktu kerja ketika mengurus pendaftaran bantuan. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya.

Dari Berbulan-bulan Menjadi Hitungan Jam

Selain mengurangi biaya, digitalisasi juga mempercepat proses pemeriksaan kelayakan calon penerima bantuan.

Jika sebelumnya pemeriksaan dapat membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 200 hari, melalui sistem digital proses tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga jam.

Presiden menegaskan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial tidak seharusnya dibebani proses administratif yang panjang maupun diminta menyerahkan berulang kali data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem pemerintah.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara.”

Penyederhanaan proses tersebut menjadi penting karena akses terhadap bantuan sosial selama ini tidak hanya berkaitan dengan besaran bantuan, tetapi juga kemudahan masyarakat menjangkau layanan. Biaya transportasi, waktu pengurusan, kelengkapan dokumen, hingga jarak menuju fasilitas pelayanan dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Pendaftaran Bansos Semakin Terintegrasi

Digitalisasi perlindungan sosial juga dikembangkan melalui Portal Perlinsos, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pendaftaran bantuan secara digital.

Informasi resmi IndonesiaBaik.id, kanal komunikasi publik pemerintah, menjelaskan bahwa melalui Portal Perlinsos masyarakat dapat mengajukan bantuan seperti PKH dan BPNT dengan memanfaatkan identitas digital. Sistem tersebut juga memungkinkan pengguna memeriksa status pendaftaran serta mendukung proses verifikasi secara digital.

Portal Perlinsos menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu instrumen verifikasi identitas. Pengguna dapat masuk melalui IKD dan melakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan kesesuaian identitas pemohon.

Mekanisme digital tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui hasil proses pendaftaran secara lebih cepat. Dalam pengembangan sistemnya, Perlinsos Digital memungkinkan masyarakat mendaftar menggunakan NIK, memperoleh hasil pemeriksaan lebih cepat, serta mengajukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan layanan digital secara mandiri, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pendampingan. Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator desa dapat membantu masyarakat mengakses layanan melalui Portal Pendamping. Mekanisme tersebut sebelumnya mulai diuji coba untuk memastikan transformasi digital tidak meninggalkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses maupun literasi digital.

Data Terpadu Perkuat Ketepatan Sasaran

Digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat integrasi data perlindungan sosial. Integrasi diperlukan agar pemerintah dapat melakukan verifikasi calon penerima dengan lebih cepat sekaligus mengurangi risiko data ganda, ketidaksesuaian identitas, maupun bantuan yang tidak tepat sasaran.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena efektivitas program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas basis data penerima. Melalui data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat memperbarui kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan.

Dalam berbagai program perlindungan sosial, pemerintah juga terus mendorong peningkatan akurasi penerima manfaat. Kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli dan memberikan perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan. Pemerintah pada 2026 antara lain tetap menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat.

Data sosial ekonomi juga menjadi semakin penting dalam memastikan berbagai program pemerintah saling terhubung. Digitalisasi memungkinkan proses pemadanan data dilakukan lebih cepat sehingga masyarakat tidak harus berulang kali menyerahkan informasi yang sama kepada instansi berbeda.

Menuju Perlindungan Sosial yang Lebih Mudah dan Tepat Sasaran

Pemerintah selanjutnya akan memperluas sistem digital tersebut ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Langkah ini menjadi bagian dari agenda Pro Kesra Terintegrasi, yang diarahkan untuk menyederhanakan layanan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Transformasi tersebut diharapkan membuat layanan perlindungan sosial tidak lagi identik dengan proses panjang, berulang, dan membutuhkan biaya tambahan bagi masyarakat.

Digitalisasi pada akhirnya bukan hanya memindahkan formulir dari kertas ke layar. Perubahan yang ingin dicapai adalah sistem perlindungan sosial yang mampu mengenali masyarakat yang membutuhkan secara lebih cepat, menggunakan data yang telah dimiliki negara, serta menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau.

Dengan perluasan hingga tingkat nasional, pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dapat menjangkau puluhan juta keluarga sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat secara lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. (Tim KKPD/ Dhea Febrina)