Digitalisasi Berkelanjutan: Tantangan Baru di Tengah Kemajuan Teknologi
- Oct 31, 2025
- Renza Agastha Merdeka
- Teknologi dan Inovasi, Opini dan Editorial, Infrastruktur, Lingkungan
Di era serba digital ini, kemajuan teknologi sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat modern. Mulai dari layanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi, hampir semuanya kini bertransformasi ke arah digital. Namun, di balik semua kemudahan yang ditawarkan, muncul tantangan baru yang tidak bisa diabaikan, bagaimana memastikan bahwa proses digitalisasi ini berjalan secara berkelanjutan dan tidak memperparah krisis ekologi yang tengah dihadapi dunia.
Perubahan Ekosistem Digital
Indonesia sedang mengalami lonjakan besar dalam penggunaan teknologi. Data We Are Social dan Kepios (2025) mencatat, pengguna internet di Indonesia mencapai 224 juta orang, atau sekitar 80% dari total populasi. Angka ini meningkat hampir 5 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan perangkat digital seperti ponsel pintar, laptop, dan server data juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mendorong konsumsi energi dan produksi limbah elektronik (e-waste) yang signifikan.
Menurut laporan United Nations University (UNU) tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 1,7 juta ton limbah elektronik per tahun, menjadikannya salah satu negara penyumbang e-waste terbesar di Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan digital tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan lingkungan jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang bijak.
Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial
Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks digitalisasi, artinya kemajuan teknologi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.
Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) pada 2025 menegaskan bahwa pemerataan akses internet ke seluruh wilayah menjadi salah satu prioritas utama menuju Indonesia Digital 2045. Melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi pada tahun 2030.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih inklusif bagi masyarakat desa.
Namun, di sisi lain, para ahli mengingatkan agar pembangunan digital ini tetap memperhatikan dampak ekologis dan sosial. Penggunaan energi besar dari pusat data (data center), limbah perangkat digital, dan ketimpangan literasi digital bisa menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan.
Dunia Akademik dan Tata Kelola Digital yang Ramah Lingkungan
Dalam Seminar Nasional “Digital and Sustainable Governance” yang diselenggarakan oleh KAPSIPI dan ADIPSI (Oktober 2025), Prof. Dyah Mutiarin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa:
“Perubahan ekosistem digital dan tuntutan pembangunan berkelanjutan menjadi latar belakang utama. Dunia akademik dituntut melahirkan tata kelola publik yang berkelanjutan, inovatif, dan tidak memperparah krisis ekologi yang kian meningkat.”
Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya peran dunia akademik dalam menghadirkan inovasi yang bukan hanya efisien secara teknologi, tetapi juga beretika dan berwawasan lingkungan.
Universitas dan lembaga penelitian diharapkan menjadi penggerak utama dalam merancang kebijakan publik berbasis data, efisien energi, dan berkelanjutan, mulai dari administrasi digital pemerintahan hingga sistem pelayanan publik berbasis AI.
Digitalisasi dari Desa: Fondasi Masa Depan
Digitalisasi tidak hanya milik kota besar. Di banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Mojorejo, transformasi digital mulai tumbuh dari hal sederhana: pengelolaan website desa, publikasi informasi masyarakat, hingga promosi UMKM melalui media sosial.
Kegiatan ini bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat lokal agar melek digital dan mampu bersaing di era informasi.
Konsep ini sejalan dengan arah kebijakan Smart Village yang dicanangkan Kementerian Desa PDTT, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan sosial-lingkungan di tingkat desa.
Menemukan Titik Keseimbangan
Tantangan terbesar digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana manusia mengelolanya. Di satu sisi, teknologi membawa kemajuan pesat dan membuka peluang baru, di sisi lain ia berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan dengan prinsip berkelanjutan.
Itulah sebabnya, setiap langkah menuju dunia digital harus dibarengi dengan literasi, etika, dan kesadaran ekologis. Digitalisasi yang berkelanjutan berarti memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama, tanpa meninggalkan siapa pun dan tanpa merusak apa pun.
Kemajuan digital bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kita, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, punya tanggung jawab bersama memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga menjaga bumi tempat kita berpijak.
Daftar Pustaka: