Data Presisi untuk Semua: Dari Desa hingga Pusat, Demi Kebijakan yang Tepat sasaran

  • Sep 07, 2025
  • Renza Agastha Merdeka
  • Teknologi dan Inovasi, Opini dan Editorial, Politik, Penelitian dan Pengabdian

Pernahkah Anda merasa bingung, kenapa bantuan yang seharusnya tepat sasaran ternyata tidak sesuai kenyataan? Atau mengapa pembangunan desa atau sekolah tampak tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat? Ini sering terjadi bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena data yang digunakan belum benar-benar akurat—atau belum “presisi”.

Sebenarnya, data presisi tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa juga punya peran krusial dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan keadaan nyata.

Mengapa Data Presisi itu Penting?

Bayangkan data sebagai kompas bagi pembangunan. Tanpa kompas, kapal bisa melaju tetapi tak tahu arah. Begitu juga kebijakan publik—tanpa data akurat, hasilnya jadi ambigu dan sering melewatkan sasaran.

Praktik Global yang Bisa Jadi Inspirasi

  • Estonia telah menerapkan sistem digital hingga level lokal—dengan identitas digital yang menyeluruh, mereka bisa mengecek data warga dengan mudah di desa maupun pusat, tepat dan aman.

  • Singapura lewat inisiatif Smart Nation mengelola data transportasi, kesehatan, dan sosial secara terintegrasi—tapi tetap melibatkan otoritas lokal dalam pengelolaan.

  • Vietnam sedang membangun kerangka hukum tentang data yang melibatkan database nasional hingga pusat data di tingkat pemerintah daerah. Ini menjawab kebutuhan data yang dipakai untuk pembangunan lokal. (PM Decision No.142/2024 tentang Strategi Data Nasional 2030, Law on Data – Vietnam)

Pelibatan Pemerintah Daerah & Desa

Indonesia sudah punya fondasi lewat Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia – meminta data pembangunan transparan dari pusat hingga desa. Ini peluang besar jika benar-benar diterapkan dengan penuh di semua level pemerintahan.

  • Provinsi & Kabupaten/Kota: bisa membentuk tim data terpadu, memperbarui data layanan publik secara berkala (seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan), dan memanfaatkan Regsosek sebagai basis perencanaan lokal.

  • Desa: dapat menyusun Profil Desa lengkap—data penduduk, ekonomi, infrastruktur, UMKM, potensi pertanian, dan kebutuhan dasar. Data ini penting untuk musdes dan alokasi Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan nyata rakyat. Sinkronisasi dengan BPS, Dukcapil, dan pemerintah kabupaten adalah kunci agar data desa terintegrasi ke nasional.

Manfaat Nyata untuk Warga

  • Bantuan tepat sasaran: bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan bisa lebih tepat mengenai penerima yang benar-benar berhak.

  • Pembangunan lebih adil: desa tertinggal tidak terabaikan karena data menjadi dasar alokasi, bukan lobi politik.

  • Layanan publik lebih cepat dan responsif: data yang sinkron memudahkan perizinan, administrasi, dan pelayanan publik lainnya ke lapisan masyarakat.

  • Anggaran efisien: tidak ada lagi program dobel, pemborosan, atau mubazir.

Tantangan—Tapi Bisa Diatasi

  • SDM di desa masih terbatas—perlu pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis dari kabupaten/provinsi.

  • Keterbatasan infrastruktur digital—perlu investasi internet dan sistem informasi desa (sid).

  • Keamanan data—perlunya proteksi data warga agar tidak disalahgunakan, dengan dukungan regulasi dan sistem yang aman.

 

Penerapan data presisi bukan hanya soal undang-undang di pusat atau pejabat ibukota. Keberhasilan sejati datalah yang muncul dari desa-desa—tempat kebijakan benar-benar dirasakan rakyat. Bila desa punya data akurat, kabupaten akan lebih mudah merencanakan pembangunan. Bila kabupaten sinkron, provinsi dapat merancang program tepat, dan pusat punya gambaran utuh gambaran nasional.

Itulah kekuatan gotong royong berbasis data. Dari pusat hingga pelosok desa, mari kita bersama merealisasikan kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat untuk semua.

Mari kita kawal RUU tentang Satu Data Indonesia untuk menjamin kebijakan pemerintah mulai dari Desa hingga Pusat tepat, bermanfaat dan berkeadilan.

 

Rujukan