Dari Perkawinan Anak hingga Pola Asuh Digital, Mojorejo Perkuat Edukasi Keluarga
- Sep 24, 2026
- Renza Agastha Merdeka
- Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Keamanan dan Ketertiban, Pemberdayaan
Upaya melindungi masa depan anak tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga kesiapan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang mereka. Berangkat dari pentingnya hal tersebut, sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan pola asuh anak di era digital diselenggarakan di Graha Abdi Praja Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pada Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan ini menghadirkan Achmad Munir Kholis, S.Pd., Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo, sebagai pemateri pencegahan perkawinan anak. Sementara itu, materi pola asuh anak di era digital disampaikan oleh Kuswanti dari Kelompok Kerja (Pokja) I PKK Desa Mojorejo.
Kedua materi tersebut mengangkat persoalan yang saling berkaitan, yakni pentingnya peran keluarga dalam memberikan perlindungan, membangun komunikasi, serta mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk perkembangan teknologi digital.
Mencegah Perkawinan Anak, Melindungi Kesempatan Masa Depan



Melalui materi CEPAK (Cegah Perkawinan Anak), Achmad Munir Kholis memaparkan berbagai risiko perkawinan pada usia anak, mulai dari terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan ibu dan bayi, hingga kesulitan ekonomi dan terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan diri.
Persoalan perkawinan anak perlu dipahami secara menyeluruh. Keputusan menikah pada usia yang belum matang tidak hanya menyangkut kesiapan calon pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, kemandirian ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga yang akan dibangun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan dan menjalani tumbuh kembang secara optimal.
Meskipun angka perkawinan anak secara nasional menunjukkan penurunan, upaya pencegahan tetap diperlukan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan bahwa 4,56 persen perempuan Indonesia berusia 20–24 tahun pernah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun. Di Jawa Timur, angkanya tercatat sebesar 5,49 persen. Data tersebut menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan provinsi, bukan secara khusus di Desa Mojorejo.
Pencegahan perkawinan anak karena itu tidak cukup hanya dengan memahami batas usia yang ditetapkan dalam peraturan. Diperlukan pendidikan, peningkatan kesadaran keluarga, pendampingan remaja, serta keterlibatan sekolah dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan yang disampaikan dalam materi sosialisasi.
Pola Asuh di Era Digital dan Pentingnya Ketahanan Keluarga


Selain pencegahan perkawinan anak, kegiatan ini membahas pola asuh di tengah perkembangan teknologi digital melalui materi yang disampaikan Kuswanti dari Pokja I PKK Desa Mojorejo.
Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai perangkat digital telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Teknologi membuka kesempatan untuk belajar, berkomunikasi, dan mengembangkan kreativitas. Namun, penggunaannya juga menghadirkan tantangan, seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan daring, serta risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
Laporan UNICEF Indonesia yang diterbitkan pada Februari 2025, berdasarkan kajian tahun 2023 mengenai kebiasaan daring anak, menunjukkan bahwa baru 37,5 persen anak yang diteliti telah menerima informasi tentang cara menjaga keamanan saat menggunakan internet. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pendampingan dan pendidikan mengenai keamanan digital sejak dini.
Dalam konteks ini, pengasuhan anak tidak cukup dilakukan melalui pembatasan penggunaan gawai. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka, memahami aktivitas digital anak, membuat kesepakatan penggunaan internet sesuai usia, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak bercerita ketika mengalami persoalan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan materi ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan ekonomi, hubungan yang harmonis, komunikasi yang efektif, serta penanaman nilai moral dan spiritual. Ketahanan keluarga bukan berarti keluarga terbebas dari masalah, melainkan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Melalui edukasi dan pendampingan, PKK memiliki ruang untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam mengasuh anak, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan layanan pendukung, seperti layanan kesehatan, konseling keluarga, dan perlindungan anak.
Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga
Sosialisasi yang berlangsung di Desa Mojorejo ini mempertemukan dua persoalan penting dalam kehidupan keluarga. Pencegahan perkawinan anak berkaitan dengan perlindungan hak dan kesempatan anak untuk tumbuh serta menentukan masa depannya. Sementara itu, pengasuhan di era digital menuntut orang tua untuk terus belajar dan menyesuaikan cara mendampingi anak seiring perkembangan zaman.
Kedua persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang tidak menghakimi anak maupun keluarga. Anak membutuhkan ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat dan persoalannya, sedangkan orang tua membutuhkan akses terhadap informasi dan pendampingan yang tepat.
Melalui kegiatan edukasi semacam ini, keluarga diharapkan semakin memahami pentingnya membangun komunikasi, mengenali risiko yang dihadapi anak, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan yang lebih luas dari sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan layanan perlindungan anak. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi dapat dilanjutkan menjadi praktik pengasuhan sehari-hari yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.
Sumber Rujukan:
- Badan Pusat Statistik. (2026, 28 Agustus). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). JDIH KYRI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- UNICEF Indonesia. (2025, Februari). Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023 | UNICEF Indonesia.