CKG Jangkau 108 Juta Orang, Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan hingga Daerah 3T
- Aug 19, 2026
- Admin Pusat kelola.kim.id
- Kesehatan dan Kesejahteraan, Pemerintahan, Pelayanan
Jakarta, 14 Agustus 2026 — Sebanyak 108 juta orang telah mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) sejak program tersebut diluncurkan pada Februari 2025. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menggeser pendekatan kesehatan dari sekadar mengobati menjadi mencegah dan mendeteksi penyakit sejak dini, sekaligus memperluas layanan kesehatan hingga ke daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden melaporkan, sebanyak 70,2 juta orang mengikuti CKG sepanjang 2025, sementara hingga akhir Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Jumlah 108 juta merupakan total individu yang telah mengikuti program, dengan sebagian masyarakat tercatat mengikuti pemeriksaan pada kedua periode tersebut.
Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh skrining risiko kesehatan sejak dini, pengobatan secara gratis sesuai hasil pemeriksaan, serta tindakan rujukan lanjutan bagi kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Fasilitas Rumah Sakit di Daerah 3T Diperkuat
Upaya pemerataan layanan kesehatan juga dilakukan dengan memperkuat fasilitas pelayanan rumah sakit, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan.
Dalam pidatonya, Presiden melaporkan bahwa pemerintah telah memperkuat kapasitas layanan dari RS kelas D/D Pratama menjadi RS kelas C yang lebih lengkap dan berkualitas di 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah 3T. Peningkatan tersebut dilakukan agar layanan kesehatan lanjutan dapat semakin dekat dengan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 20 RSUD baru juga telah beroperasi dan melayani masyarakat.
Penguatan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mendekatkan layanan medis kepada masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan sehingga mereka tidak harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan penanganan kesehatan.
Pendidikan Tenaga Kesehatan Diperluas
Di sisi lain, Presiden mengakui pemerataan layanan kesehatan masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan tenaga kesehatan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, sementara 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis. Kebutuhan tersebut terutama terdapat di kabupaten/kota yang jauh dari ibu kota provinsi dan di kawasan Indonesia Timur.
“Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita,” tegas Presiden.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dalam 21 bulan terakhir pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program studi spesialis juga untuk pertama kalinya hadir di 11 provinsi.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun sistem kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat pencegahan, deteksi dini, fasilitas pelayanan, perlindungan pembiayaan, serta ketersediaan tenaga kesehatan.
Melalui CKG dan penguatan layanan kesehatan hingga daerah 3T, pemerintah mendorong masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menjaga kesehatan dan mendapatkan pelayanan yang layak, tanpa terkendala jarak maupun kemampuan ekonomi. (Tim KKPD/Dhea Febrina).